First Indonesia-China Coal Summit (ICCS) 19-20 maret 2013                      "Bagi BPPT, Reformasi Birokrasi merupakan perubahan mendasar, mendesak dan menjadi keharusan yang melibatkan seluruh pegawai"                      Penerimaan Pegawai BPPT 2012 - http://lowongan.bppt.go.id

KERJASAMA BPPT-KPDT UNTUK ENTASKAN KETERTINGGALAN DAERAH

Dengan tujuan membantu Pemerintah Daerah (Pemda) di daerah tertinggal dan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah setempat, serta dalam rangka sistem inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menandatangani Naskah Kesepahaman di Laptiab, Komplek PUSPIPTEK Serpong, siang kemarin (3/08).

{rokbox}images/stories/kpdt.jpg{/rokbox}{rokbox}images/stories/kpdt1.jpg{/rokbox}{rokbox}images/stories/kpdt2.jpg{/rokbox}{rokbox}images/stories/kpdt3.jpg{/rokbox}

Penandatanganan Kesepahaman tentang Pendampingan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Daerah Tertinggal tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPPT, Marzan A Iskandar dan Menteri PDT, Ahmad Helmy Faishal Zaini.

Pada laporan yang dibacakannya, Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Tatang A Taufik, mengatakan bahwa dengan adanya kesepahaman ini diharapkan akan memberi kemanfaatan yang lebih luas dan efektif bagi daerah tertinggal. Selain itu, pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan di daerah tertinggal pun akan lebih tersistem.

"Terdapat dua pilar utama didalam pembangunan, yakni keadilan dan pemerataan menyoroti adanya disparitas antara satu daerah dengan daerah lain. Namun kita tidak bisa menutup mata adanya disparitas antara satu daerah dengan daerah lainnya", ujar Menteri PDT dalam sambutannya usai penandatanganan.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, KPDT mengidentifikasi sedikitnya terdapat 183 kabupaten atau daerah yang termasuk kedalam daerah tertinggal. "Dengan adanya penandatanganan kesepahaman yang dilakukan hari ini, diharapkan temuan-temuan kajian serta teknologi tepat guna, akan dapat memberi kemanfaatan, menjadi vitamin bagi daerah tertinggal untuk bangkit dan melakukan proses percepatan dalam mengentaskan ketertinggalan daerah".

Dalam presentasinya yang berjudul Dukungan BPPT Dalam Pengentasan Daerah Tertinggal Dengan Pendekatan SIDA, Kepala BPPTÂ mengatakan secara jelas bahwa pembangunan di daerab tertinggal tidak bisa terlepas dari inovasi daerah.

"Terbentuknya Komite Inovasi Nasional beberapa waktu yang lalu, akan mendorong daerah untuk mulai mengembangkan SIDA. Sistem Inovasi Nasional, dibangun atas dasar integrasi SIDA", terangnya.

Menurutnya, BPPT akan menerapkan sistem model atau percontohan daerah yang menerapkan inovasi. Dengan begitu maka daerah lain dapat mereplikasi kesuksesan daerah tersebut. "Tapi tidak atas dasar kehendak sendiri (BPPT), melainkan atas dasar yang bisa dipertanggungjawabkan", imbuhnya.

"Dengan menerapkan local specific, kita dapat membuat kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan daerah setempat. Kita ingin entaskan daerah tertinggal melalui penerapan inovasi daerah", ujar Kepala BPPT lebih lanjut.

Dalam jumpa pers, Menteri KPDT menyatakan bahwa KPDT bersama BPPT akan menentukan secara khusus daerah yang akan dijadikan sebagai pilot project. "Kami akan menetapkan 50 daerah dari 183 daerah tertinggal untuk dijadikan prioritas, berdasarkan kesiapan sarana dan prasarana daerah tersebut. Dengan model percontohan yang dipaparkan Kepala BPPT tadi, akan sangat membantu KPDT dalam mengentaskan daerah tertinggal", jelasnya.

Bentuk kesepahaman yang dilakukan antara BPPT dan KPDT adalah penugasan narasumber sesuai dengan ketentuan, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan bantuan teknis.

Adapun ruang lingkupnya antara lain meliputi (1) Pengkajian aplikasi kebijakan tentang inovasi, difusi, daya saing, dan audit teknologi berbasis sumberdaya daerah, (2) Pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi, (3) Pengkajian dan penerapan teknologi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, (4) Pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa, dan (5) Pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi dan material. (YRA/humas)


Newer news items:
Older news items:

Add comment


Security code
Refresh

JL. MH.Thamrin no.8 , Jakarta Pusat 10340